PRRI Masih Dipahami Pemberontakan

Padang, Padek—Setelah sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) berhasil mendapat pengakuan dari pemerintah. Kali ini kalangan akademisi, pelaku dan peneliti sejarah, termasuk Pemprov Sumbar kembali berupaya mendudukan kembali kilasan sejarah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dalam bingkai sejarah Indonesia.

Pasalnya sampai sekarang, PRRI yang dicetuskan sejak 15 Februari 1958 dianggap sebagian kalangan belum didudukkan dalam posisi sewajarnya dalam sejarah Indonesia. Bahkan lebih dikedepankan nuansa pemberontakan, ketimbang gerakan yang bersifat mengkritisi kebijakan pemerintahan pusat pada saat itu.

“Kita melihat selama ini sejarah PRRI belum diposisikan dalam konteks yang wajar, termasuk dalam pembelajaran di sekolah. Paling banyak hanya satu atau dua kalimat saja disarikan dalam buku ajar, dan lebih dikedepankan sisi pemberontaknya,” jelas Syofyan Kahar SH, pelaku sejarah yang sekarang menjadi Ketua Yayasan STKIP PGRI Padang kepada Padang Ekspres, di STKIP PGRI Padang, kemarin.

Dampaknya, jelas Syofyan, selain mengaburkan sejarah PRRI, juga generasi muda mendapat pemahaman yang sepotong-sepotong terhadap apa tujuan mendasar munculnya PRRI. Selain itu, tokoh-tokoh yang terlibat dalam masalah itu kerap diposisikan sebagai pemberontak. “Padahal tak sepenuhnya begitu,” katanya.

Beranjak dari kenyataan itulah, STKIP PGRI Padang mengambil inisiatif untuk mengadakan seminar nasional tentang PRRI. Untuk lebih mengguatkan gaung seminar ini, STKIP PGRI Padang menggandeng Pemprov Sumbar, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sumbar, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang (BPSNT) dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar (BP3).

Dalam seminar bertema “PRRI: Sebuah Gerakan Menuju Keadilan dan Otonomi Daerah” yang diselenggarakan hari Sabtu (14/3), di aula gedung Tuah Sakato STKIP PGRI ini, menghadirkan Menteri Sosial Bachtiar Chamsjah selaku keynote speaker. Selain itu tampil sebagai narasumber, Prof Dr Djohermansyah Djohan, Sekretaris Wakil Presiden, Prof Dr Ichlasul Amal (mantan Rektor UGM), Drs Syuib MS (pelaku sejarah), Prof Dr Mestika Zed, Prof Dr Gusti Asnan, dan lainnya.

“Selain bakal ditindaklanjuti dengan workshop bahan ajar IPS Sejarah, seminar ini juga akan melahirkan rumusan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mendudukan sejarah PRRI dalam porsi yang adil,” kata Ketua Pelaksana Drs Ristapawa Indra MPd, didampingi Drs Dasrizal MP, Drs Maznitos, serta Ketua Pelaksana Workshop Jumhari. (rdo)